TANGERANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan menyiapkan dana segar untuk memoles 72 lembaga PAUD pada tahun anggaran 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp4 miliar, menyasar kebutuhan meja, kursi, loker, hingga alat peraga edukatif.
Kebijakan ini bukan sekadar belanja rutin. Pemkot Tangsel menempatkan peningkatan fasilitas PAUD sebagai program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Bantuan Menyasar 115 Satuan Pendidikan
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Rizkia Fitria, merinci bahwa bantuan tahun 2026 menjangkau 115 satuan pendidikan. Sebanyak 72 lembaga dibiayai melalui APBD murni, sisanya meny menyusul lewat anggaran perubahan.
Penyaluran tidak dilakukan asal tunjuk. Setiap lembaga calon penerima melewati proses monitoring dan evaluasi ketat oleh pengawas PAUD formal serta penilik pendidikan nonformal.
“Ada meja, kursi untuk anak-anak, loker penyimpanan tas, papan tulis, alat peraga edukatif, dan kebutuhan lainnya. Pengawas dan penilik memastikan setiap lembaga yang menerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan sarana pembelajaran,” kata Rizkia dalam keterangan resminya.
Mengapa Perbaikan PAUD Menjadi Prioritas?
Wali Kota Benyamin Davnie menegaskan pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dimulai setengah hati. Menurutnya, layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini menentukan arah tumbuh kembang anak.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kita harus memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang baik sejak usia dini agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan,” ujar Benyamin di Tangerang, Rabu.
Langkah ini sekaligus menjawab tantangan angka partisipasi sekolah (APK) di wilayah penyangga ibu kota. Fasilitas yang layak diharapkan menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih awal.
Apa Saja Isi Paket Bantuan?
Bantuan yang disalurkan difokuskan pada kebutuhan pokok ruang kelas. Paket tersebut meliputi meja dan kursi anak yang ergonomis, loker penyimpanan tas, papan tulis, serta alat peraga edukatif untuk menunjang proses belajar mengajar.
Pemkot juga memastikan proses seleksi berjalan transparan. Lembaga yang tidak memenuhi kriteria atau dinilai belum membutuhkan akan digantikan oleh satuan PAUD lain yang kondisinya lebih mendesak.
Dengan skema ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi PAUD yang beroperasi dengan fasilitas seadanya. Kualitas pendidikan dasar dimulai dari ruang kelas yang nyaman dan aman bagi anak.
