Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia meluncurkan program QRIS Samling Movement untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini mengubah layanan Samsat dari transaksi tunai menjadi nontunai, dengan hadiah telepon seluler bagi wajib pajak yang membayar lewat QRIS di lokasi acara. Langkah tersebut diklaim sebagai upaya percepatan digitalisasi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan.
SERANG — Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyebut peluncuran QRIS Samling Movement sebagai wujud nyata transformasi digital yang diwujudkan Pemprov Banten bersama Bank Indonesia. Menurutnya, sinergi ini penting untuk menunjang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
"Ini merupakan upaya percepatan digitalisasi di era disrupsi, yakni wujud nyata transformasi dari pelayanan manual menjadi digital," ungkap Rina dalam keterangannya di Serang, Sabtu.
Rina berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan fasilitas yang disediakan Pemprov Banten melalui program itu.
Bagaimana QRIS Samling Bekerja di Samsat
Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. Bapenda juga menggandeng berbagai komunitas untuk membantu menyosialisasikan manfaat pajak.
Bagi wajib pajak yang membayar menggunakan QRIS di lokasi acara, Bapenda menyediakan sejumlah hadiah menarik, salah satunya telepon seluler.
"Bagi masyarakat yang membayar pajak menggunakan QRIS di lokasi acara, Bapenda menyediakan berbagai hadiah menarik, salah satunya telepon seluler," ujarnya.
Mengapa Bank Indonesia Ikut Dorong Transaksi Nontunai
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Yusuf Wicaksono menyambut baik kolaborasi tersebut. BI akan terus mendorong transisi kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi nontunai.
"Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak secara nontunai, tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi. Kami berharap dengan adanya digitalisasi di Samsat, penerimaan pembayaran pajak dapat meningkat sehingga berdampak langsung pada kenaikan PAD Provinsi Banten," pungkasnya.
Dampak ke Pendapatan Asli Daerah Banten
Pemprov Banten menargetkan digitalisasi pembayaran di Samsat dapat mempercepat masuknya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sektor ini menjadi salah satu penyumbang utama PAD selain pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Rina menyatakan harapannya agar kegiatan serupa terus dilakukan bersama BI untuk menjaga kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah.
"Mudah-mudahan kegiatan serupa bisa terus kita lakukan bersama. Harapannya, masyarakat dapat merasakan kemudahan fasilitas dari Pemprov Banten dalam rangka menjaga kesinambungan dan sinergi pembangunan," katanya.
