LEBAK — Koordinator TFL sekaligus Penanggung Jawab Swakelola Tipe III, Futeh Sirazudin, memimpin rapat bersama delapan personel TFL dari unsur teknis dan pemberdayaan. Pembahasan menyentuh evaluasi capaian, mitigasi kendala geografis, dan penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi bersama dinas terkait.
Tujuh desa yang menjadi fokus intervensi tersebar di tujuh kecamatan. Desa Cikate di Kecamatan Cigemblong, Desa Sumberwaras di Malingping, dan Desa Mekar Agung di Cibadak masuk daftar. Menyusul Desa Harjawana di Bojongmanik, Desa Gubugan Cibeureum di Maja, Desa Cikarang di Muncang, serta Desa Banjarsari di Warunggunung.
KSM Validasi Data Penerima Manfaat Secara By Name By Address
Dalam skema Swakelola Tipe III, Kelompok Swadaya Masyarakat memegang peran krusial. KSM berkolaborasi dengan kepala desa memvalidasi data By Name By Address untuk menjamin akurasi sasaran penerima manfaat.
Futeh menegaskan rakor berkala menjadi instrumen penting menjaga kualitas program. Validasi data penerima dari KSM dituntut presisi, pasokan material harus berjalan tanpa hambatan, dan mutu konstruksi tangki septik kedap sesuai standar SNI tetap terjaga.
"Rakor berkala ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas program. Kami ingin memastikan validasi data penerima dari KSM benar-benar presisi, pasokan material berjalan tanpa hambatan, dan yang paling utama, mutu konstruksi tangki septik kedap yang sesuai standar SNI tetap terjaga dengan baik," ujar Futeh Sirazudin.
Jalan Sempit dan Batu Cadas Hambat Distribusi Material
TFL Desa Cikarang, Dedi Sumarna, melaporkan kondisi geografis ekstrem di lapangan. Akses jalan yang sempit dan menanjak membuat distribusi material ke beberapa titik hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua.
Persoalan berbeda muncul di Desa Cikate. Tim di lapangan harus menghadapi lapisan batu cadas dan batu kali yang keras saat proses penggalian fondasi.
DPUPR Jadwalkan Monev Terpadu ke Tujuh Desa
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Lebak, Verediana Ginanjar, mengapresiasi gerak cepat tim lapangan. Pihaknya menyatakan siap turun langsung memimpin monev lapangan dalam waktu dekat.
"Langkah koordinasi ini sangat positif untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan di lapangan. Kami di Bidang Cipta Karya DPUPR Lebak segera menjadwalkan Monev terpadu ke tujuh desa tersebut bersama seluruh instrumen pendukung. Komitmen kami jelas, memastikan progres fisik ini terus bergerak menuju 100 persen dengan kualitas sanitasi aman yang berkelanjutan, sekaligus sebagai daya dukung nyata dalam menekan angka stunting di Kabupaten Lebak," tegas Verediana.
Sinergi antara DPUPR, TFL, KMK, KSM, dan jajaran kepala desa diharapkan menjadi kunci terwujudnya Kabupaten Lebak Bebas Buang Air Besar Sembarangan dan Bebas Stunting.
