BANTEN — Rancangan beleid ini tidak hanya mengubah status hukum, tetapi juga memaksa Pemkot Bandung memberi ruang usaha yang lebih luas kepada Bank Bandung. Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, menegaskan kepercayaan pemerintah daerah menjadi prasyarat utama agar BPR milik pemkot itu bisa bersaing dengan bank umum. Salah satu wujud dukungan yang diusulkan adalah penunjukan Bank Bandung sebagai pengelola kas daerah dan kanal pembayaran gaji pegawai PPPK serta tenaga outsourcing.
"Pada intinya, BPR harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ini merupakan bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Bagja dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (15/7).
Dua Pekerjaan Rumah yang Dikuliti Pansus: NPL dan Regulasi Usaha
Pansus tidak menutup mata terhadap kondisi fundamental perseroan. Wakil Ketua Pansus 18, Indri Rindani, mengakui rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tinggi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan lewat regulasi ini. Namun, ia menolak sikap pesimistis terhadap masa depan Bank Bandung.
"Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi Kota Bandung," kata Indri.
Mengapa Pengawasan dan Bidang Usaha Harus Diikat dalam Perda?
Dalam rapat kerja tersebut, Pansus menyoroti dua celah yang selama ini membuat Bank Bandung berjalan kurang optimal. Pertama, mekanisme pengawasan terhadap BPR dinilai belum diatur secara spesifik dalam ketentuan yang berlaku saat ini. Kedua, belum ada kebijakan yang mengikat secara hukum mengenai batasan bidang usaha, sehingga Bank Bandung dibiarkan bersaing bebas dengan bank umum tanpa proteksi kebijakan dari pemerintah daerah.
Bagja menegaskan penyusunan matriks diperlukan sebagai acuan pembahasan Raperda agar proses pendalaman setiap pasal berjalan sistematis. Pansus berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebelum masuk ke tahap pembahasan pasal demi pasal untuk mematangkan dua klausul krusial tersebut.
Strategi Transformasi: Dari Sosialisasi Digital hingga Kolaborasi OPD
Indri menambahkan, transformasi Bank Bandung harus diarahkan untuk menaikkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas pembiayaan bagi UMKM dan industri kreatif. Ia menyoroti rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap keberadaan BPR tersebut. Berdasarkan temuannya di lapangan, masih banyak warga yang belum mengetahui layanan Bank Bandung.
Karena itu, Pansus mendorong sosialisasi masif dengan melibatkan Bagian Perekonomian dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk promosi melalui media digital. Selain itu, sinergi dengan OPD pembina UMKM dinilai penting agar program pembiayaan BPR menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
"Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung," ujar Indri.
Pansus 18 juga telah melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) untuk menyerap strategi transformasi BPR menjadi Perseroda. Masukan dari asosiasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda sebelum diajukan ke pembahasan tingkat berikutnya bersama Pemkot Bandung.
