BANTEN — Perintah perampingan itu bukan sekadar wacana. Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pertamina Simon Alius Mantiri serta sejumlah pejabat tinggi negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa struktur BUMN yang terlalu gemuk selama ini kerap menjadi penghambat gerak perusahaan. Efisiensi seluruh BUMN disebut-sebut sebagai kunci utama yang ingin dicapai.
Beberapa nama yang turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Informasi ini dibagikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (10/8/2026).
Di tengah instruksi perampingan, Pertamina juga melaporkan progres program strategis pemerintah. Simon Alius Mantiri memaparkan kemajuan mandatori Biodiesel 50 (B50) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada 9 Juli 2026 lalu.
Program ini terbilang ambisius. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan pencampuran bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen dengan solar. Aturan mainnya pun sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2026.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioetanol oleh Pemerintah," tulis keterangan resmi @sekretariat.kabinet.
Prabowo beralasan, banyaknya lapisan birokrasi di dalam tubuh BUMN membuat proses bisnis berjalan lambat. Dengan pemangkasan jumlah entitas anak dan cucu usaha, keputusan strategis diharapkan bisa langsung dieksekusi tanpa harus menunggu persetujuan berjenjang yang panjang.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis keterangan tersebut. "Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga."
Langkah ini bukan kali pertama bagi pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, wacana konsolidasi dan holdingisasi BUMN memang terus digaungkan untuk memperkuat fundamental bisnis negara. Namun, instruksi kali ini terasa lebih konkret karena menyasar langsung struktur organisasi di level anak dan cucu perusahaan yang selama ini jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan entitas.
Bagi publik, perampingan ini diharapkan berdampak pada harga layanan yang lebih kompetitif dan kinerja keuangan negara yang lebih sehat. Pertamina yang mengelola energi nasional dan PLN yang memegang kelistrikan, menjadi dua garda terdepan yang akan merasakan langsung efek dari kebijakan ini.
Belum ada rincian lebih lanjut mengenai berapa banyak anak usaha yang akan dimerger atau dilikuidasi. Namun, arahan dari pucuk pimpinan ini menjadi sinyal kuat bahwa era BUMN dengan struktur besar-besaran akan segera berakhir.