SERANG — Komisi II DPRD Banten meminta warga bersikap transparan saat petugas sensus datang ke lapangan. Ketua Komisi II DPRD Banten Iip Makmur menegaskan, data yang jujur akan menentukan akurat tidaknya kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
"Berikan data yang sebenarnya agar kita bisa tahu hasilnya nanti kondisi ekonomi masyarakat di Banten khususnya," kata Iip di Serang, Kamis.
Menurut politisi PKS itu, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda administratif. Hasil pendataan akan menjadi pedoman pemerintah dalam merancang program bantuan, mendorong investasi, hingga memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di delapan kabupaten/kota.
Kekhawatiran Iip sejalan dengan catatan BPS RI. Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut capaian pendataan di Provinsi Banten masih memerlukan percepatan signifikan.
"Progres pendataan SE2026 di Provinsi Banten masih berada di bawah capaian nasional dan memerlukan perhatian serta upaya bersama," ujar Sonny dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
Sonny meminta pemerintah daerah hingga level desa dan kelurahan aktif membukakan akses ke kawasan industri, perumahan elit, apartemen, pusat perbelanjaan, serta perusahaan besar yang belum memberikan respons kepada petugas sensus.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan. Ia menyebut sensus sebagai upaya bersama menghadirkan gambaran utuh kondisi perekonomian daerah.
"Sensus Ekonomi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha, potensi sektor-sektor ekonomi, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat," kata Andra Soni.
Provinsi Banten memegang posisi strategis sebagai ekonomi terbesar ketujuh di Indonesia, penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, serta provinsi dengan realisasi investasi terbesar keempat secara nasional. Data yang lengkap akan menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.
"Dengan data yang lengkap, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah," ujarnya.
Andra Soni menjelaskan Rakorda digelar untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dan memperkuat koordinasi. Ia memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten dapat berjalan optimal.
"Kita dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Sonny menyebut sensus sebagai "general check-up ekonomi bangsa". Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, termasuk di Banten yang menjadi salah satu gerbang utama perekonomian Indonesia.