TANGERANG — BPBD Kabupaten Tangerang mencatat dampak kekeringan menyebar di 31 desa/kelurahan yang tersebar dalam 41 titik lokasi. Wilayah terdampak meliputi Legok, Tigaraksa, Panongan, Rajeg, Kronjo, Curug, Kelapa Dua, Cikupa, Sukadiri, Balaraja, Mekar Baru, dan Pagedangan.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menekankan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk menekan risiko dan dampak bencana. Langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana dan terukur, bukan sekadar reaksi saat bencana terjadi.
Intan mengajak seluruh ASN menjadi teladan dengan menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah sembarangan. Ia juga meminta aparatur menjaga kesehatan agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah situasi sulit.
"Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan harus menunggu terlalu lama," ucap Intan di Tangerang, Senin.
Peran ASN, lanjutnya, juga mencakup edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Hal ini penting karena dapat memicu kebakaran lahan dan permukiman yang kerap terjadi saat musim kemarau.
Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan penetapan status siaga bencana kekeringan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi penanganan sekaligus membuka keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
"Dari 31 desa itu, ada 41 titik lokasi. Jadi satu desa ada yang dua, ada yang empat, ada yang satu begitu," ucapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kerta Raharja, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
Taufik menyebut bantuan air bersih saat ini masih terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Namun, dengan kondisi hujan yang belum turun, pihaknya mengaku akan terus mencari terobosan agar penanganan kekeringan lebih efektif.
"Sampai sementara ini kita membantu terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi melihat ini kondisi hujan belum turun, pasti kami mencari terobosan," kata dia.
Fenomena El Nino yang memicu kemarau ekstrem diprediksi terjadi sejak Juli hingga September 2026. Pemerintah daerah melalui Perumdam Tirta Kerta Raharja, BPBD, hingga camat terus memberikan layanan dan penanganan pada segala potensi kekeringan serta kebakaran yang menjadi kebencanaan daerah.