SERANG — Direktur Wilayah Serang Raya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Raya, Trio Alberto, menyatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukan sekadar pergantian figur. Menurutnya, peristiwa itu merupakan persoalan serius dalam perspektif hukum tata negara yang harus disikapi secara dewasa, objektif, dan konstitusional.
Pernyataan itu disampaikan Trio melalui keterangan tertulis, Kamis kemarin. Ia meminta seluruh elemen bangsa menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu.
“Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu,” ujarnya.
Surat Pengunduran Diri Harus Ditindaklanjuti Lewat Mekanisme Hukum
Trio menegaskan surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR tidak boleh berhenti sebagai wacana politik. Prosesnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku agar status dan pemberhentian wakil presiden memiliki kepastian hukum dan ketatanegaraan.
Ia menolak seluruh tahapan diselesaikan hanya berdasarkan pemberitaan maupun pernyataan politik. Menurutnya, negara dibangun di atas konstitusi, bukan kehendak kekuasaan.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum,” tegas Trio.
LBH Indonesia Raya juga mengingatkan Presiden, MPR, DPR, dan seluruh institusi terkait agar menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi. Dinamika politik yang memanjang dikhawatirkan memicu ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Stabilitas Pemerintahan dan Layanan Publik Jadi Prioritas
Di luar persoalan hukum, Trio menyoroti dampak pengunduran diri terhadap stabilitas pemerintahan. Perubahan pada posisi wakil presiden dinilai tidak boleh mengganggu pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, maupun kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik berkepanjangan. Yang dibutuhkan warga adalah kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, serta pemerintahan yang mampu bekerja.
“Transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” katanya.
Dorong MPR Segera Tindaklanjuti dan Buka Penjelasan ke Publik
Sebagai bagian dari masyarakat, LBH Indonesia Raya mendorong MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.
Trio menambahkan masyarakat berhak mendapat penjelasan mengenai tahapan serta konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri tersebut. Penjelasan itu penting untuk mencegah spekulasi dan informasi yang menyesatkan.
Ia juga menilai peristiwa ini menjadi bahan evaluasi terhadap sistem demokrasi Indonesia. Terutama menyangkut proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, hingga tanggung jawab moral seseorang setelah menerima mandat rakyat.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Trio menekankan persoalan utama bukan pada siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
