TANGERANG SELATAN — Separuh dari sepuluh armada bus sekolah gratis milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah berusia belasan tahun. Kondisi ini mendorong Dishub setempat untuk segera menambah armada baru guna menjaga kualitas layanan bagi pelajar.
Kepala Dishub Tangsel, Ayep Jajat Sudrajat, menyebutkan bahwa dari total armada yang dioperasikan, lima unit di antaranya telah berusia 16 tahun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang masih beroperasi dipastikan laik jalan.
“Ya layak sih. Kalau enggak layak juga kita enggak berani,” ujar Ayep, Selasa (11/8/2026).
Perawatan Rutin dan Gangguan Teknis di Lapangan
Ayep mengakui bahwa armada yang sudah berusia belasan tahun kerap mengalami gangguan teknis saat beroperasi, termasuk insiden mogok di tengah perjalanan. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya melakukan perawatan berkala secara ketat.
“Pernah sih (mogok),” katanya.
Momen libur sekolah dimanfaatkan untuk pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen kendaraan. Beberapa hal yang menjadi prioritas perbaikan meliputi sistem rem, pendingin udara (AC), hingga rekondisi jok yang mulai rusak.
“Kemarin di masa libur kita lakukan perawatan kendaraan, cek rem, AC, yang bocor-bocor kita perbaiki. Jok yang jelek kita rekondisi,” jelas Ayep.
Mengapa Pemkot Tangsel Butuh Tambahan Armada?
Usulan penambahan 13 unit bus baru ke Kementerian Perhubungan bukan tanpa alasan. Data di lapangan menunjukkan tren penggunaan layanan bus sekolah gratis di Tangsel terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Dengan tambahan armada tersebut, diharapkan kapasitas angkut pelajar bisa bertambah dan cakupan rute layanan dapat diperluas. Saat ini, permintaan masyarakat terhadap transportasi sekolah gratis dinilai tinggi.
“Mudah-mudahan permohonan kita diterima, karena Alhamdulillah di Tangsel peminat bus sekolah ini tinggi dan grafiknya terus meningkat,” pungkas Ayep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu terkait realisasi pengadaan bus baru tersebut. Dishub Tangsel masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
