KOTA TANGERANG — Dari 7.000 pengaduan yang tercatat hingga Juli 2026, sekitar 95 persen di antaranya telah ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Angka ini masih sejalan dengan tahun sebelumnya, ketika jumlah laporan mencapai 11.000 pengaduan sepanjang 2025.
“Kalau peningkatan secara total belum kelihatan, kayaknya jumlahnya hampir sama. Posisi per Juli kemarin sekitar 7.000-an,” kata Mugiya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (1/9/2026).
Keluhan Didominasi Masalah Administrasi Kependudukan
Mugiya menjelaskan, jenis laporan yang masuk beragam, tetapi sebagian besar berkaitan dengan kendala layanan masyarakat. Mulai dari lupa kata sandi akun hingga persoalan administrasi kependudukan yang diselesaikan melalui layanan Sobat Dukcapil.
Untuk memastikan setiap aduan ditangani, Diskominfo telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat seluruh OPD. Targetnya, setiap laporan mendapat respons dalam kurang dari satu hari kerja.
“Rata-rata untuk responsnya itu di bawah satu hari. Kalau lebih dari satu hari, itu menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Respons OPD Rata-Rata Kurang dari Sehari
Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang memiliki admin atau operator LAKSA yang bertugas menangani laporan sesuai kewenangannya. Diskominfo juga menggelar pertemuan rutin dua kali sebulan untuk mengevaluasi kinerja para operator serta memberikan umpan balik.
Sistem ini membantu pemda memantau proses penanganan secara real-time. Dengan begitu, tindak lanjut di lapangan bisa diukur dan dievaluasi berkala.
Mengapa Warga Diminta Pindah dari Medsos?
Diskominfo mengimbau masyarakat menyampaikan keluhan melalui LAKSA dibandingkan menulis di media sosial. Lewat aplikasi, pelapor dapat memantau progres aduannya sejak direspons, ditindaklanjuti, hingga dinyatakan selesai.
“Kalau di LAKSA, pelapor bisa memantau progres aduannya, apakah sudah direspons, ditindaklanjuti, sampai sejauh mana progresnya dan ketika sudah selesai,” jelas Mugiya.
Informasi lokasi yang tercantum dalam laporan juga memudahkan petugas di lapangan untuk langsung menuju titik yang harus ditangani.
Sebaliknya, keluhan di media sosial berisiko tidak terpantau kelanjutannya. Unggahan atau komentar bisa cepat tertutup konten lain, sehingga warga tak mengetahui bahwa masalahnya sudah selesai ditangani.
“Kalau di medsos kadang-kadang kita suka kerepos. Harusnya itu sudah selesai karena di lapangan sudah ditangani, tetapi warga cuma melihat sekali dan tidak melihat lagi. Kalau di LAKSA, mereka bisa pantau progresnya,” tuturnya.
Sosialisasi Menyasar Pelajar SMP
Untuk meningkatkan penggunaan LAKSA, Diskominfo terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya lewat kegiatan Sanjung (Saatnya Berkunjung) yang dilakukan UPT PRKK dengan mendatangi wilayah-wilayah untuk memperkenalkan layanan tersebut.
Sosialisasi juga mulai menyasar lingkungan sekolah, khususnya tingkat SMP. Langkah ini diambil agar para pelajar mengenal kanal resmi pengaduan sejak dini, sehingga terbiasa menyampaikan keluhan secara terstruktur.
“Harapannya memang masyarakat lebih banyak menggunakan aplikasi LAKSA,” pungkas Mugiya.
