BANTEN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik pengoplosan 600 ton beras SPHP menjadi beras premium yang merugikan masyarakat kurang mampu. Sebanyak delapan pejabat Bulog dicopot dan dua pejabat Bapanas dikenai sanksi buntut temuan tersebut.
Amran menyebut praktik itu dilakukan dengan membongkar kemasan asli beras SPHP yang dibeli dari Bulog, lalu memindahkannya ke karung polos tanpa merek. Sebagian isi karung kemudian "dilompatkan" menjadi beras premium, sebagian lagi dicampur sebelum dijual kembali ke pasar.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Amran memaparkan alur praktik tersebut. Pelaku lebih dulu memesan beras SPHP ke Bulog, lalu menjualnya kembali dengan cara mengubah kemasan.
"Jadi dia ini membeli, order ke Bulog, setelah diorder, dijualkan. Nah, yang membeli ini dibongkar bungkusannya, kemudian masukkan karung. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual," ujar Amran.
Menurut Amran, pelaku memakai karung polos tanpa merek sebagai kemasan sementara. Pemerintah masih mendalami praktik ini, termasuk kemungkinan jumlah beras yang dioplos melebihi 600 ton.
"Nanti dia ganti karung sementara. Polos (tanpa merek). Tapi nanti kita lihat pendalaman," katanya.
Beras SPHP dirancang pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Ketika beras bersubsidi itu dibongkar dan dijual sebagai premium, sasaran program kehilangan akses ke harga yang seharusnya mereka nikmati.
Amran mengecam keras praktik tersebut karena dinilai merampas hak masyarakat kurang mampu. Pemerintah memandang pengoplosan bukan sekadar pelanggaran distribusi, melainkan pengambilan hak sosial ekonomi warga miskin yang seharusnya dilindungi program pangan.
Kasus ini juga menyeret jajaran pengelola pangan negara. Pencopotan delapan pejabat Bulog dan sanksi bagi dua pejabat Bapanas menunjukkan pemerintah menyasar oknum di dalam rantai distribusi, bukan hanya pedagang di pasar.
Amran sebelumnya mengancam memecat pegawai Bulog yang terbukti terlibat dalam pengoplosan beras SPHP menjadi premium. Ancaman itu kini diikuti tindakan nyata lewat pencopotan delapan pejabat.
Pemerintah belum merinci identitas para pejabat yang dicopot maupun bentuk sanksi bagi dua pejabat Bapanas. Pendalaman masih berlanjut untuk memastikan berapa lama praktik berjalan dan seberapa luas jaringannya.
Temuan ini menempatkan Bulog dan Bapanas di bawah tekanan untuk memperketat pengawasan distribusi beras SPHP. Bagi publik, kasus ini menjadi ujian apakah program pangan bersubsidi bisa menjangkau warga miskin tanpa bocor di tengah rantai pasok.