BANTEN — Perum Bulog memastikan pasokan beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai BerasKita Premium, bukan beras fortifikasi maupun beras subsidi. Keputusan ini diambil agar skema penyaluran lebih sederhana dan kualitas pangan yang diterima penerima manfaat tetap terjaga. Merek baru ini juga akan menggantikan sejumlah label lama Bulog di pasar ritel.
Keputusan penggunaan beras premium untuk MBG disepakati setelah pembahasan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan arahan tersebut membuat rantai pasok lebih ringkas karena tidak lagi memakai skema fortifikasi.
Rizal menyampaikan hal itu usai pertemuan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta. Ia menegaskan beras yang dikirim ke dapur-dapur MBG nantinya memakai merek BerasKita Premium.
"Kalau beras MBG sesuai arahan Pak Mentan maupun Pak Menko, supaya tidak terlalu memusingkan, jadi tetap menggunakan beras premium nanti judulnya, packaging-nya seperti ini. Jadi BerasKita Premium judulnya, tidak ada lagi yang fortifikasi-fortifikasi, tidak ada," tutur Rizal.
BerasKita Gantikan Merek Lama Bulog
BerasKita merupakan merek dagang baru yang akan diluncurkan Bulog dalam waktu dekat. Merek ini dipakai untuk dua kelas produk sekaligus, yakni medium dan premium.
Di kelas medium, BerasKita menggantikan kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini beredar di pasaran. Adapun di kelas premium, BerasKita Premium mengambil alih dua merek dagang Bulog sebelumnya, Punokawan dan Befood.
Kedua merek lama itu selama ini diproduksi Bulog dan dijual di sejumlah kanal ritel. Dengan konsolidasi ini, Bulog menempatkan BerasKita sebagai payung tunggal untuk produk berasnya.
Rizal memastikan beras premium tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan MBG. "Ya, ya. Nanti beras premium itu bisa untuk dipakai untuk MBG juga," ujarnya.
Bantah Isu Beras Subsidi Masuk Dapur MBG
Bulog sebelumnya menegaskan tidak ada beras bersubsidi yang disalurkan ke program MBG. Rizal menyampaikan pernyataan itu untuk merespons larangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar tidak memakai barang bersubsidi.
Menurut Rizal, seluruh produk yang disalurkan Bulog ke program MBG bukan barang subsidi. Hal ini berlaku baik untuk beras maupun minyak goreng.
"Tidak ada, kita kasihkan beras untuk MBG adalah beras premium. Jadi tidak ada beras subsidi yang diberikan ke MBG," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta.
Ia juga memastikan minyak goreng yang dipasok untuk MBG bukan MinyaKita. Seluruh produk yang dikirim ke dapur MBG memiliki kualitas premium.
"Termasuk MinyaKita, jadi kita berikan kepada MBG program MBG itu adalah yang semua premium," ucapnya.
Posisi Bulog di Antara Subsidi dan Program Prioritas
Bulog menjalankan dua peran sekaligus: penyalur beras SPHP dan MinyaKita ke masyarakat, serta pemasok bahan pangan untuk program MBG. Beras SPHP mengandung unsur subsidi, termasuk dalam penetapan harga jualnya. MinyaKita juga merupakan produk minyak goreng dengan harga yang diatur pemerintah.
Pemisahan jalur ini penting agar penyaluran barang bersubsidi tidak tercampur dengan pasokan program prioritas. Larangan BGN menyasar penggunaan barang bersubsidi di dapur MBG, dan Bulog memastikan lini pasoknya untuk program tersebut berdiri di jalur premium.
Bagi rumah tangga penerima SPHP dan MinyaKita, kebijakan ini tidak mengubah alokasi barang bersubsidi yang biasa mereka beli. Yang berubah adalah kemasan beras medium Bulog yang akan memakai nama BerasKita begitu merek baru itu resmi diluncurkan.
Langkah konsolidasi merek ini menempatkan Bulog pada posisi yang lebih jelas di mata konsumen: satu nama untuk produk ritel, satu jalur khusus untuk pasokan program MBG. Peluncuran BerasKita akan menjadi penanda seberapa cepat Bulog menuntaskan transisi dari kemasan lama ke identitas baru di rak-rak pasar.
