SERANG — Persoalan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Banten kembali mengemuka. Komisi V DPRD Banten menemukan sejumlah warga yang data sosial ekonominya dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, mulai dari salah klasifikasi hingga belum tercatatnya peringkat desil.
Kondisi ini berpotensi membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Warga yang faktual membutuhkan justru bisa masuk dalam kategori desil tinggi, sementara yang mampu malah tercatat sebagai penerima manfaat.
Birokrasi Koreksi Data Dinilai Berbelit
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengapresiasi layanan pengecekan desil secara daring melalui NIK KTP yang telah disediakan pemerintah. Langkah itu dinilai positif karena masyarakat bisa mengetahui posisi data sosial ekonominya dalam sistem.
“Menurut saya, adanya layanan pengecekan Desil DTSEN secara online melalui NIK KTP merupakan langkah positif. Masyarakat sekarang bisa mengetahui bagaimana posisi data sosial ekonominya dalam sistem pemerintah,” kata Yeremia, Minggu, 17 Agustus 2026.
Namun, persoalan muncul ketika data yang ditampilkan tidak cocok dengan kondisi warga. Proses perbaikan data yang tersedia justru tidak mudah diakses.
“Yang pada kenyataan banyak warga yang datanya tidak akurat dan ada juga yang kategori belum ada desil. Yang koreksi tidak sengampang yang diomongkan, birokrasinya jelimet,” tegasnya.
Data Harus Mengikuti Kondisi Warga, Bukan Sebaliknya
Yeremia mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, prosedur koreksi harus sederhana dan jelas agar warga yang menemukan ketidaksesuaian bisa segera mengajukan perbaikan.
Ia menegaskan DTSEN menjadi basis penting dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah. Ketidakakuratan data berpotensi membuat penerima manfaat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang secara faktual membutuhkan bantuan justru masuk dalam desil tinggi, sementara yang sebenarnya mampu malah tercatat sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan,” katanya.
DPRD Banten meminta pemerintah tidak berhenti pada penyediaan layanan pengecekan data. Sistem tersebut harus dibarengi mekanisme pengaduan, verifikasi, dan pembaruan data yang responsif.
“Prinsipnya sederhana: satu data harus menghasilkan satu kebijakan yang tepat sasaran, bukan satu data yang justru menimbulkan ketidakadilan,” pungkasnya.
