PANDEGLANG — Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Moh Ilham menyatakan pihaknya tidak menolak upaya penyelamatan badak jawa. Yang dipersoalkan, kata dia, adalah proses pengambilan keputusan yang dinilai belum transparan dan belum berbasis penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ilham menegaskan kebijakan pemindahan satwa langka itu tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis konservasi. Ada tiga hal yang menurut HMI harus dipertimbangkan sekaligus: keselamatan satwa, keberlanjutan ekosistem, dan kepentingan warga Kabupaten Pandeglang sebagai daerah habitat asli badak jawa.
HMI meminta pemerintah membuka hasil kajian ilmiah yang komprehensif sebelum memindahkan badak jawa. Ilham menyebut kebijakan yang bertujuan menyelamatkan satwa justru berpotensi menimbulkan risiko baru bila diambil tanpa dasar penelitian yang memadai.
"Kami menolak rencana pemindahan badak jawa apabila pemerintah belum membuka kajian ilmiah yang komprehensif. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut," ujar Ilham dalam siaran persnya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Ilham, kawasan Ujung Kulon memang menyimpan potensi ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun risiko itu, katanya, semestinya dijawab lewat perencanaan konservasi yang matang dan berbasis penelitian.
HMI menyinggung kematian badak jawa bernama Musofa setelah proses translokasi pada November 2025. Ilham meminta peristiwa tersebut dievaluasi serius, termasuk memastikan penyebab kematian dan memetakan risiko dalam setiap tahap pemindahan.
Proses pemindahan badak jawa, kata Ilham, bukan perkara sederhana. Ada tahapan penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi terhadap lingkungan baru yang masing-masing menyimpan risiko bagi satwa.
"Jangan sampai atas nama menyelamatkan badak jawa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan satwa paling langka tersebut pada risiko keselamatan yang semakin besar," tegasnya.
Selain soal risiko pemindahan, HMI mendesak pemerintah menjelaskan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat baru. Ilham menyebut pemerintah perlu menunjukkan hasil penelitian soal ketersediaan pakan, sumber air, kondisi habitat, daya dukung lingkungan, serta peluang keberhasilan reproduksi badak jawa di kawasan itu.
"Jangan hanya karena Alas Purwo berstatus taman nasional, kemudian dianggap otomatis layak menjadi habitat badak jawa. Kebijakan konservasi harus berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan asumsi," katanya.
Sebagai putra daerah Pandeglang, Ilham menegaskan keberadaan badak jawa di Ujung Kulon merupakan bagian penting dari identitas ekologis Kabupaten Pandeglang. Karena itu, HMI meminta pemerintah pusat melibatkan Pemkab Pandeglang, Pemprov Banten, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sekitar kawasan konservasi sebelum mengambil keputusan strategis.
HMI mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan konservasi di habitat asli. Langkah yang dimaksud mencakup perlindungan kawasan, mitigasi bencana, peningkatan pengawasan, dan pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).
"Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan badak jawa, maka perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, dan penguatan pengelolaan konservasi di Ujung Kulon harus menjadi prioritas," ujar Ilham.
HMI berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan konservasi, menurut Ilham, semestinya tidak hanya mempertimbangkan penyebaran populasi, tetapi juga keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem.
Hingga berita ini disusun, awak media belum mendapatkan tanggapan dari Hashim Djojohadikusumo maupun pihak pemerintah terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan HMI Cabang Pandeglang.