BANTEN — Aparatur sipil negara yang belum melaporkan dan melunasi kewajiban pajaknya tidak akan bisa naik pangkat maupun golongan. Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan Surat Keterangan Fiskal sebagai syarat promosi dan eselonisasi, dengan aturan payung hukum berupa surat keputusan bersama sejumlah menteri.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan ketentuan Surat Keterangan Fiskal (SKF) bakal menjadi pintu masuk bagi ASN yang hendak menaiki jenjang karier. Kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak ditempatkan sebagai prasyarat administratif, bukan sekadar imbauan.
Kebijakan tersebut akan dituangkan lewat surat keputusan bersama yang melibatkan empat hingga lima menteri. Menteri Keuangan Suahasil Nazara disebut sebagai salah satu pihak yang akan meluncurkan aturan tersebut.
"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Bimo menjelaskan payung hukum kebijakan ini berbentuk surat keputusan bersama lintas kementerian. Jumlah instansi yang menandatangani diperkirakan empat sampai lima kementerian, dengan Kementerian Keuangan sebagai salah satu penggagas utama.
Sejumlah hal masih belum diungkap. Bimo tidak merinci latar belakang penyusunan aturan maupun jadwal peluncurannya. Kerangka waktu penerapan SKF untuk promosi jabatan ASN karena itu masih menunggu pengumuman resmi.
Bagi ASN, implikasinya langsung terasa di jalur karier. Promosi jabatan, kenaikan golongan, dan proses eselonisasi akan terhambat bila status perpajakan belum bersih. Kewajiban ini menambah satu lapisan persyaratan administratif di luar penilaian kinerja dan kompetensi.
Di sisi lain, DJP mengidentifikasi sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan paling menonjol berkaitan dengan penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025.
Praktik itu mengubah status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil. Dalam kasus lain, nilai pajak kurang bayar yang semestinya dibayarkan berkurang dari jumlah seharusnya. Pola ini merugikan penerimaan negara karena kewajiban pajak yang sudah dipotong pihak lain tidak lagi tercatat di pelaporan wajib pajak.
Menindaklanjuti temuan tersebut, DJP mengirimkan surat elektronik secara serentak kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh. Pengiriman pesan pengingat itu memakai pendekatan behavioral insights agar wajib pajak terdorong melakukan pembetulan SPT Tahunan.
Pendekatan tersebut dirancang meningkatkan kepatuhan sukarela melalui komunikasi yang lebih tepat sasaran dan sederhana. Tujuannya mendorong wajib pajak mengambil tindakan nyata, bukan menunggu pemeriksaan formal.
Dua langkah ini berjalan beriringan. Di satu sisi DJP memperketat syarat administratif bagi ASN lewat SKF, di sisi lain pengawasan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperkuat lewat tindak lanjut data SPT. Bagi pelaku usaha dan pemberi kerja, aturan SKF juga perlu dicermati karena menyangkut dokumen pajak pegawai berstatus ASN di lingkungan instansi mitra.