TIGARAKSA — Kepala desa yang hadir berasal dari 246 pemerintah desa di 29 kecamatan, ditambah 28 kelurahan, di wilayah berjuluk Kota 1.000 Industri dengan penduduk sekitar 4 juta orang. Dialog berlangsung di Gedung Serba Guna Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Andra Soni menyebut pertemuan itu sebagai bagian dari upaya menjaring aspirasi kepala desa soal program prioritas dan kebijakan ke depan. Menurut dia, para kepala desa menyambut baik dan merasa menjadi bagian dari pembangunan.
"Ini bagian dari upaya kami untuk menyerap aspirasi para kepala desa terkait program prioritas dan kebijakan kedepan. Alhamdulillah, para kepala desa mengapresiasi dan tulus menjadi bagian dari pembangunan Indonesia kedepan yang kami fokuskan diwilyah masing-masing," ujar Andra Soni.
Sebagai bentuk dukungan ke pemerintah desa, Pemprov Banten mengalokasikan bantuan keuangan desa Rp 120 juta. Pemanfaatannya diatur dalam petunjuk teknis yang sudah ditetapkan agar mendukung program prioritas.
Salah satu program unggulan yang mulai didanai sejak 2025 adalah "Satu Sarjana Satu Desa" atau Sarjana Penggerak Desa. Program itu diharapkan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan di tingkat desa.
Bantuan keuangan desa juga diarahkan untuk percepatan penurunan angka stunting dan penanganan masalah gizi anak. Sisanya untuk pelaksanaan program lain sesuai kewenangan desa.
Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi pembangunan infrastruktur lewat program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau "Bangun Jalan Desaku". Cakupannya meliputi pembangunan dan perbaikan jalan desa hingga penyediaan penerangan jalan umum (PJU).
"Bangun Jalan Desaku program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jalan desa hingga penyediaan penerangan jalan umum," ujarnya.
Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) lewat Grebek Posyandu Triwulan III 2026 mencatat angka stunting di Kabupaten Tangerang turun menjadi 4,1 persen atau 8.287 balita. Angka itu berkurang dibanding awal 2026 yang tercatat 7 persen atau 14.057 balita.
Selisihnya setara pengurangan 5.770 balita dari kategori stunting. Capaian tersebut menjadi salah satu konteks mengapa penanganan gizi anak masuk dalam arahan bantuan keuangan desa.
Forum di Tigaraksa juga dihadiri Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, Kepala DPMPD Hayat Rohiman, Sekdis Zamzam Manohara, jajaran organisasi perangkat daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, serta pengurus APDESI Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang.