LEBAK — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak buka suara terkait kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi kepemudaan ini menyatakan siap mengawal pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya dalam hal penataan dapur dan kejelasan informasi kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, menegaskan dukungannya terhadap langkah BGN yang tengah menertibkan dapur pelaksana. Menurutnya, penataan ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepastian kapasitas dapur sesuai dengan porsi pelayanan yang telah diatur dalam regulasi.
“KNPI Lebak mendukung kebijakan BGN untuk menertibkan dapur agar pelaksanaannya sesuai porsi, tertib dan tepat sasaran berdasarkan regulasi. Prinsipnya kami mendukung perbaikan tata kelola program,” ujar Cucu.
Di samping penataan dapur, KNPI Lebak turut mendukung kebijakan BGN mengenai perpindahan yayasan yang menjadi bagian dari proses penataan penyelenggara program. Namun, Cucu mengaku masih mempertanyakan alur penyampaian informasi kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah.
Ia menyebut, terdapat informasi mengenai perpindahan yayasan yang belum diterima secara optimal di daerah. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sebagian informasi masih tertahan dalam proses komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak pelaksana.
“Kalau kebijakan perpindahan yayasan memang menjadi bagian dari penataan BGN, kami mendukung. Tetapi informasi ke daerah harus jelas. Kami menduga ada informasi yang belum tersampaikan atau masih tertahan, sehingga di lapangan muncul kebingungan,” katanya.
KNPI Lebak juga menyoroti pentingnya percepatan aktivasi dapur-dapur yang telah masuk dalam sistem virtual account dan memenuhi ketentuan. Cucu menilai, fasilitas yang telah dipersiapkan tidak boleh berhenti hanya pada tahap administrasi sementara kebutuhan pelayanan masyarakat terus berjalan.
“Kami berharap dapur yang sudah masuk virtual account dan telah memenuhi persyaratan bisa segera diaktifkan. Jangan sampai proses yang sudah berjalan kemudian terlalu lama berhenti karena persoalan komunikasi atau administrasi,” ujarnya.
Cucu menegaskan, KNPI Lebak tidak berada pada posisi untuk menggantikan kewenangan BGN. Peran organisasi kepemudaan, kata dia, adalah ikut memastikan kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan berjalan dengan baik di tengah masyarakat.
“Kami akan mengawal kebijakan BGN secara konstruktif. Kalau ada yang perlu ditertibkan, kami dukung penertiban. Kalau ada informasi yang belum sampai ke daerah, kami dorong agar komunikasinya diperjelas,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, KNPI Lebak berharap penataan program dapat berjalan lebih terukur, transparan dan sesuai regulasi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh persoalan administratif maupun komunikasi antarlembaga.