• Minggu, 5 Februari 2023

Penambahan Masa Jabatan Kades, Gagasan Ceroboh

- Kamis, 19 Januari 2023 | 12:13 WIB
Dukungan Penuh Banggar DPR Kepada Demo Kades Tentang Periode Jabatan, Begini Alasannya
Dukungan Penuh Banggar DPR Kepada Demo Kades Tentang Periode Jabatan, Begini Alasannya

 

 



LENSABANTEN.COM, TANGERANG SELATAN - Ribuan kepala desa se-Indonesia pada 17 Januari 2023 kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya mereka menuntut masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun.

Tuntuta tersebut memunculkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga menuai kritikan dari peneliti kebijakan public IDP-LP, Riko Noviantoro.

Ia menilai, gagasan menambah masa jabatan kades menjadi potret kepala desa yang miskin gagasan. Keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa, tidak diukur dari masa jabatan. Tetapi diukur dari kepercayaan warga desa terhadap kerja-kerja nyata aparatur desa.

Baca Juga: PT Nikomas Gemilang Terpaksa PHK Karyawan yang Baru Kerja 2 Tahun


“Jika pun hanya masa jabatan 2 tahun, selama punya kinerja dan bukti nyata. Maka kepala desa itu terpilih kembali kan untuk periode mendatang,” jelas Riko Noviantoro, Kamis 19 Januari 2023.

Dengan demikian, lanjut Riko menambah masa jabatan kades tidak lebih sebagai kepentingan politik pribadi. Apalagi tidak ada warga desa yang meminta jabatan kades diperpanjang. Semakin jelas desakan adalah murni hasrat politik pada kepala desa.

Tentu saja, Riko menyayangkan perilaku kepala desa yang merendahkan kepercayaan masyarakat desanya. Penambahan masa jabatan tidak menjamin kepala desa itu mampu menujukan kinerja yang baik. Bahkan malah memperburuh kondisi desa.

Baca Juga: Uji Coba Autogate di Terminal 3 Bandara Soetta Sudah 44.536 Orang Melintas

“Kita tidak bisa tutup mata, berapa kepala desa yang gagal. Malah tidak diharapkan rakyatnya. Jadi masa jabatan yang sudah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 sudah cukup tepat,” ujarnya.

Tidak itu saja, menurut Riko perubahan pasal dalam UU yang bersifat pokok pelru kajian mendalam. Tidak bisa hanya mendengarkan aspirasi kelompok. Apalagi aspirasi ini juga sepihak. Hnaya kelompok kepala desa.

Lebih lanjut Riko berharap para kepala desa bisa focus dengan program kerja. Tidak memikirkan masa jabatan.


Selagi memiliki kinerja baik dan bermanfaat bagi masyarakat, sudah pasti kepala desa itu mendapat kepercayaan untuk memimpin kembali. ***

Editor: Fajrin Raharjo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Usut Tuntas, Penembakan Waketum JMSI

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:41 WIB

Penambahan Masa Jabatan Kades, Gagasan Ceroboh

Kamis, 19 Januari 2023 | 12:13 WIB
X