• Kamis, 8 Desember 2022

Alasan Penghapusan Kelas BPJS dan Rencana Besaran Iuran Peserta

- Kamis, 9 Juni 2022 | 11:33 WIB
Kelas Standar BPJS Kesehatan Mulai Juli 2022 (Bonsernews.com/Molzania)
Kelas Standar BPJS Kesehatan Mulai Juli 2022 (Bonsernews.com/Molzania)

 



LENSABANTEN.COM -  Pemerintah akan menghapus kelas BPJS Kesehatan mulai Juli 2022 digantikan dengan kelas standar. Untuk iuran peserta pun akan ditentukan dengan besaran gaji yang diterima.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan mengapa kelas rawat inap BPJS Kesehatan diubah adalah untuk mencegah kembali terjadi defisit.

Dengan kelas standar ini nantinya pemerintah bersama dengan BPJS Kesehatan akan melihat jenis layanan yang selama ini diberikan. Lalu akan dikendalikan atau dikurangi untuk biaya layanan dengan potensi biaya yang terlalu mahal.

Baca Juga: BPJS Cabang Tangerang Berikan Penghargaan Kepada Kejari Kota Tangsel

Kemudian untuk iuran kepesertaan bagi yang memiliki pendapatan tinggi maka akan membayar lebih tinggi dan begitu sebaliknya.

"Mereka yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan lebih rendah," kata Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri melansir dari CNBC, Kamis 9 Juni 2022.

Saat ini, kata Asih pihaknya bersama otoritas terkait tengah menyusun formula iuran yang bisa memenuhi prinsip asuransi sosial.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Beri Penghargaan Pemkot Tangsel, Apa Prestasinya ?

"Jadi, ada rentang iuran, antara besaran upah antara sekian juta sampai sekian juta. Itu salah satu yang sedang kita formulasikan. Lalu, nanti ada beberapa formula lainnya. Akan tetap menjaga keadilan, prinsip ekuitas, prinsip asuransi sosial bisa ditegakan," jelas Asih.

Kendati besaran iuran akan berbeda antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, namun fasilitas rawat inap yang akan didapatkan akan tetap sama.

"Jadi manfaatnya baik manfaat layanan medis atau kelas rawat inap adalah menggunakan satu kriteria atau standar baku untuk seluruh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," jelas Asih.

Baca Juga: Rekam KTP-el untuk BPJS Kesehatan, Warga Bulukumba Wafat di Dukcapil

Dengan demikian, maka nantinya peran Puskesmas akan dimaksimalkan tidak hanya melakukan tindakan skrining tahap awal, tetapi juga bisa melakukan tindakan promotif dan preventif. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir anggaran yang tidak terlalu penting.

Selain itu, dengan skrining lebih ketat dan tindakan yang bisa dilakukan Puskesmas, maka peserta BPJS Kesehatan yang diberikan rujukan betul-betul yang membutuhkan layanan dan penanganan yang lebih baik.

Namun, sampai saat ini mengenai besaran iurannya belum disebutkan oleh pemerintah. Terakhir beredar wacana iuran akan ditetapkan sebesar Rp 75 ribu per bulan. ***

Editor: Fajrin Raharjo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa Terkini 6,1 SR Terjadi di Barat Daya Garut

Sabtu, 3 Desember 2022 | 21:39 WIB

Hari AIDS Sedunia, Momen Akhiri Penularan HIV

Kamis, 1 Desember 2022 | 18:16 WIB

Aksi Hijau Kampung Berseri Astra Suntenjaya

Sabtu, 26 November 2022 | 16:17 WIB

BREAKING NEWS: Korban Gempar Cianjur Capai 56 Jiwa

Senin, 21 November 2022 | 19:03 WIB

Gempa di Cianjur, Porprov Banten Terkena Dampak?

Senin, 21 November 2022 | 16:40 WIB
X