LENSABANTEN.COM, JAKARTA - Pemerintah termasuk Kementerian Keuangan RI berkomitmen dengan sangat tinggi untuk bisa terus memberantas korupsi yang terjadi di instansi mereka. Maka dari itu, Menkeu langsung menindak tegas seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai mereka.
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Menyinggung mengenai korupsi, belakangan ini publik memang tengah dihebohkan dengan kasus korupsi yang berada di lingkungan pemerintahan, khususnya yakni di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan terus saja menjadi bahan sorotan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Penerimaan Pajak Februari 2023 Kuat, Cek Ini Faktor Penyebabnya
Bagaimana tidak, pasalnya instansi tersebut menjadi sorotan setelah viralnya kasus yang menyeret nama Rafael Alun Trisambodo. Kemudian, kini, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya mendeteksi terdapat sebanyak 69 pegawai Kemenkeu yang memiliki risiko tinggi akan tindak korupsi.
Dirinya kemudian mengambil langkah dengan tegas untuk melakukan investigasi kepada seluruh pegawai Kemenkeu tersebut, khususnya kepada mereka yang memang dinilai memiliki risiko tinggi melakukan sebuah pelanggaran termasuk korupsi.
Sri Mulyani kemudian meminta secara langsung kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk terus memberikan perkembangan terkait 69 pegawai yang dinilai memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran tadi.
Dengan begitu perkembangan kasus akan dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada publik. “Memang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini, keterbukaan di lingkungan pemerintahan.”
Baca Juga: Jelang Ramadan Pangan di Pasar Anyar Ditemukan Tercemar Formalin, Tim Gabungan Minta Warga Waspada
Selain itu, dengan aksi tindak tegas Sri Mulyani juga sebagai bentuk membersihkan tindakan kotor yang mencoreng nama baik instansi pemerintahan Kemenkeu.
Lebih lanjut, alasan lain dari sikap yang diambil oleh Menkeu RI tersebut adalah dikarenakan dirinya sangatlah menghargai para pegawainya yang sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan juga terus mendisiplinkan diri untuk jujur.
Artikel Terkait
Pemerintah Klaim Penerimaan Pajak Februari 2023 Kuat, Cek Ini Faktor Penyebabnya
Peresmian Papua Youth Creative Hub oleh Jokowi di Maret 2023
Teguh Santosa: Lebih Penting Mendorong Agar Piala Dunia U-20 Sukses
PYCH Akselerasi Kemajuan Pemuda Papua
Baznas : Bantuan Pembangunan Masjid di Cianjur akan Dimulai Minggu Ini
Walikota Serang Berharap Kerjasama dengan Bank Banten Dapat Kembali Terjalin