TANGERANG SELATAN — Pemerintah pusat akhirnya turun tangan menata kawasan Pamulang hingga Serpong yang selama ini berkembang tanpa arah. Kementerian PU menilai pertumbuhan sporadis di wilayah tersebut memunculkan masalah perkotaan klasik: kemacetan parah, banjir, sanitasi buruk, hingga ruang UMKM yang tak tertata.
Studi penataan kawasan perkotaan terpadu ini digagas BPIW sebagai tindak lanjut program National Urban Development Project (NUDP) yang menetapkan Tangsel sebagai sasaran pengembangan sejak 2019. Tahap awal, tim konsultan akan memetakan kebutuhan infrastruktur di koridor Pamulang, Setu, dan Serpong dengan tema besar kawasan pendidikan.
Koridor Pamulang-Serpong: 410 Hektare Masuk Prioritas Penataan
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II BPIW, Airlangga Mardjono, menegaskan kajian ini masih berada pada tahap perencanaan. "Ini kick-off meeting, rapat persiapan untuk melakukan studi. Nanti kita akan melakukan studi di Tangsel, studi kawasan perkotaan," ujarnya di Serpong, Selasa (11/8/2026).
Fokus awal penataan mencakup area prioritas seluas 410,75 hektare yang membentang dari Bundaran Pamulang hingga Serpong. Dari luasan tersebut, nantinya akan dipilih area percontohan seluas 50-100 hektare untuk ditetapkan sebagai major project.
Mengapa Pamulang Butuh Intervensi Pemerintah?
Team Leader Kegiatan sekaligus Konsultan BPIW, Isro Saputra, menjelaskan bahwa karakter pertumbuhan Pamulang berbeda dengan kawasan lain di Tangsel yang dikelola pengembang besar. "Untuk di koridor Pamulang itu masih berkembang secara sporadis. Sehingga memang intervensi pemerintah itu sangat perlu dalam penataan koridor itu," kata Isro.
Kondisi ini yang kemudian melahirkan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari manajemen lalu lintas yang buruk, sistem drainase yang tidak memadai, hingga penanganan sampah yang belum terintegrasi. Tanpa intervensi, masalah-masalah tersebut diprediksi semakin parah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Hasil Studi: Bukan Sekadar Rekomendasi, tapi Rancangan Dasar
Berbeda dengan kajian pemerintah pada umumnya, studi ini menjanjikan output yang lebih konkret. "Jadi keluarannya tidak hanya studi, rekomendasi tidak, tapi kita ngerancang. Jadi kayak basic design istilahnya," pungkas Isro.
Selama enam bulan ke depan, tim akan melakukan dua kali peninjauan lapangan dan wawancara dengan masyarakat untuk memetakan persoalan serta kebutuhan riil kawasan. Penyusunan rencana ini juga melibatkan lintas instansi, mulai dari perangkat daerah di tingkat kecamatan, Pemkot Tangsel, hingga Pemprov Banten karena sebagian ruas jalan yang dikaji merupakan kewenangan provinsi.
"Hampir semua OPD itu dilibatkan, yang memang berkaitan dengan program major project itu. OPD Tangsel, OPD Banten provinsi karena jalannya kan jalan provinsi itu," jelas Isro.
Apa Dampaknya bagi Warga Pamulang?
Penataan kawasan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga menata ruang bagi pelaku UMKM yang selama ini belum tertampung dengan baik. Kajian infrastruktur pendukung kawasan pendidikan juga menjadi perhatian utama, mengingat banyaknya institusi pendidikan di sepanjang koridor tersebut.
Hasil studi dan rancangan dasar ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Masyarakat dapat mengawal proses ini melalui forum warga yang akan digelar tim konsultan selama masa studi berlangsung.
