LensaBanten – Menjadi salah satu misi dan tertuang dalam RPJMD, soal kesehatan menjadi prioritas program pembangunan Pemprov Banten.
Salah satunya melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah Banten, berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.
Hal itu diungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat memberikan sabutan diacara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (8/11/2018).
“Persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan. Namun, dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya,” terang Gunernur WH.
Oleh karenanya, tambah Gubernur WH, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya memang belum memadai, Pemprov telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.
“Begitu juga jalan-jalan yang menuju RS atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh Gubernur yang disambut tawa peserta yang hadir dalam acara tersebut.
Gubernur WH juga mengatakan, perlu penelusuran penyebab mengapa Banten belum menjadi daya tarik bagi tenaga kesehatan khusus untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Menurutnya, dibutuhkan diskusi panjang untuk memecahkan persoalan kesehatan sesuai dengan kewenangan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jangan sampai ada semacam sekat-sekat antara Provinsi dengan kabupaten/kota, karena pada hakikatnya pemerintah provinsi memiliki fungsi melakukan upaya pembinaan-pembinaan kepada pemerintah daerah di bawahnya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.”
“Tahun ini kita juga akan bangun rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dalam upaya memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak perlu berobat ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena prinsip saya, kalau masyarakat sakit, bagaimana mau produktif. Kalau umur tidak panjang, bagaimana mau produktif. Saya berharap pada Plt Kadinkes dan jajarannya untuk terus menerus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, harus sama-sama mengantisipasi persoalan kesehatan,” ungkapnya.
Gubernur WH juga meminta agar sarana prasarana kesehatan di kabupaten/kota dapat terus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Terkait program kesehatan gratis, Pemprov menunggu data validasi dari kabupaten/kota terkait jumlah masyarakat yang belum ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.
“Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama terutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan,” tegasnya. (arik)
