by

ICMI: Permasalahan Pengangguran di Banten Harus Diatasi Secara Kolektif

LensaBanten – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten menyebut, permasalahan pengangguran di Banten adalah masalah yang harus diatasi secara kolektif.

Diketahui, tingkat pengangguran di Provinsi Banten berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 sebesar 8,52 persen dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 5,33 juta. Angka tersebut berada di posisi pertama tertinggi secara nasional.

“Data tingkat pengangguran terbuka di Banten adalah angka agregat dari jumlah pengangguran di kabupaten/kota,” kata Lili Romli, Ketua ICMI Banten di Kota Serang, Jumat (9/11/2018).

Lili menegaskan, dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten sebesar 8,52 % harus diidentifikasi dari masing-masing daerah yang menyumbang tingkat pengangguran tersebut.

“Identifikasi masalahnya kita ambil dari masing-masing kabupaten/kota, kenapa pengangguran di daerah A tinggi dan bagaimana program setiap daerah dalam mengatasi penggangguran. Dari identifikasi itu kemudian dicari solusinya,” papar Lili yang kini menjadi Peneliti senior di Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI).

Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur bisa mengumpulkan para bupati dan walikota untuk menyampaikan identifikasi masalah pengangguran di masing-masing daerah.

“Rumuskan langkah konkret untuk mengatasi pengangguran. Yang punya pengangguran siapa? Pemetaannya dari kabupaten/kota, karena kewenangan tenaga kerja ada di kabupaten/kota. Selanjutnya, apa yang tidak bisa ditangani kabupaten kota, dibantu oleh provinsi,” jelasnya.

Lebih dalam ia mengatakan, ICMI Banten juga akan turut andil untuk memecahkan masalah pengangguran di Banten, dengan menggandeng lembaga Skill Development Center (SDC) yang concern terhadap masalah pengangguran. Hasil kajiannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Masalah pengangguran ini bukan untuk diperdebatkan, tapi harus dipecahkan. Karena dampak dari pengangguran ini kemiskinan dan berujung ke kriminal,” ungkapnya.

Lili melanjutkan, identifikasi awal terhadap masalah yang menyebabkan adanya pengangguran. Apakah kesempatan kerja diisi oleh orang luar karena SDM daerah tidak match dengan kebutuhan perusahaan/industri, baik dari sisi soft skill maupun hard skill.

“Apakah memang karena tidak ada kebijakan afirmasi untuk SDM lokal. Ketiga, apakah terjadi karena ada masalah dalam proses rekrutmen, yakni adanya praktik percaloan tenaga kerja,” tandasnya. (arik)

Comment

Feed