LensaBanten – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa ia dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy akan terus memperjuangkan nasib seluruh pegawai di Pemprov Banten baik ASN maupun honorer.
Menanggapi banyaknya isu-isu anggapan pemerintah daerah tidak respon terhadap nasib para honorer akibat adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas ribuan honorer di Pemprov Banten.
Hal tersebut disampaikan memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (1/10/2018).
Menurut Gubernur, rekomendasi KPK merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama, namun Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan pegawai honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk Provinsi Banten.
“Makanya, saya sama Pak Wagub akan terus perjuangkan nasib honorer itu, nanti kita datangi KPK bagaimana baiknya, apakah masih bisa dipertimbangkan lagi atau tidak?, karena semua harus kita lakukan secara hati-hati,”tutur Gubernur
Gubernur menegaskan, tenaga honorer yang akan diperjuangkannya hanyalah pegawai yang benar-benar bekerja, tidak hanya duduk-duduk santai, keluyuran atau bahkan tidak pernah hadir di kantor. Oleh karenanya, ia beserta tim akan melakukan verifikasi secara intensif untuk menyisir mana tenaga honorer yang aktif dan mana yang tidak.
“Semoga saja ikhtiar kami berbuah manis, banyakin doa, ini sedikit-sedikit demo, jangan adat (aja yang digedein. Ini kita lagi usaha, kita juga lagi usahain gajinya naik tahun depan,” tegasnya.
Selain memperhatikan honorer, Gubernur juga berjanji bahwa tahun depan akan menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten.
Bahkan, Gubernur menegaskan bahwa tunjangan pegawai Pemprov Banten harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
“Pokoknya, tukin provinsi harus lebih tinggi dari kabupaten/kota. Bahkan misalnya kalau Kota Tangerang naikin tukinnya sampai Rp 60 juta, provinsi naikin aja jadi Rp 70 juta. Asalkan, sesuai dengan kinerjanya, kalau yang males-malesan atau malah nggak ada kerjanya, saya ‘bebesin’ yang kaya gitu,”terangnya.
Gubernur mengingatkan agar tunjangan yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang sepadan. Apalagi, lanjutnya, tahun depan penilaian kinerja berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari staf pelaksana hingga eselon II. (ag)
