• Minggu, 5 Februari 2023

Anggota DPRD Kota Tangerang Beberkan Ada Penggelapan Bansos di Kecamatan Neglasari

- Selasa, 17 Januari 2023 | 18:21 WIB
Warga Kurang Mampu Bisa Mendapatkan Bansos Rp 2,4 Juta dari BPNT Kartu Sembako.
Warga Kurang Mampu Bisa Mendapatkan Bansos Rp 2,4 Juta dari BPNT Kartu Sembako.



LENSABANTEN.COM, KOTA TANGERANG - Anggota DPRD Kota Tangerang Epa Emilia mengungkapkan diduga terjadi penggelapan dana bantuan sosial(bansos) untuk warga miskin di wilayah kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

Epa menjelaskan lebih jauh, dirinya menerima aduan dari salah satu warga di Kecamatan Neglasari bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) atas nama Djaan yang tercatat penerima KPM bansos dari Kementerian Sosial sejak 2017 ternyata tidak pernah menerima bantuan hingga saat ini.

Epa menerima informasi bahwasannya buku rekening dan kartu ATM milik Djaan sebagai penerima manfaat dipegang oleh seorang perempuan kader pekerja sosial masyarakat (PSM) semenjak awal program PKH digulirkan oleh Kemensos di 2017 silam.

Baca Juga: Sandiaga Uno Periksa Layanan Keimigrasian bagi Wisatawan Mancanegara, Begini Hasilnya

Mirisnya, beber Epa, KPM Djaan melalui anaknya Abdul Qodir Jaelani saat mengadukan kondisinya dan menujukan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang selama ini dipegang oleh kades PSM ternyata setiap tahunnya bansos itu telah dicairkan.

"Ketika kartu itu dikonfirmasi ke Dinas Sosial Kota Tangerang ternyata dari tahun tahun sebelumnya dana tersebut sudah dicairkan. Selama ini keluarga Danil (sapaan Abdul Qodir Jaelani)  tidak pernah menerima dana tersebut," ungkap Epa, politisi dari PDI Perjuangan, Selasa 17 Januari 2023.

Epa menyebutkan, kejadian penggelapan dana bansos PKH bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, kata Epa, ada beberapa masyarakat di wilayahnya yang mengadukan hal yang sama. Bahkan sudah hampir 5 tahun lamanya kartu ATM tersebut dipegang oleh kader PKH tersebut. Setelah mengadukan permasalahan ke Lurah Neglasari, kartu KKS dan buku rekening serta ATM kemudian dikembalikan ke keluarga yang bersangkutan.

Baca Juga: Andika Hazrumy Salurkan Langsung Bansos Ekonomi Produktif di Tangerang, Begini Ekspresi Penerima

"Kasus ini yang lebih aneh lagi dana yang diduga sudah dipakai selama ini dikembalikan secara dicicil dengan membuat surat perjanjian. Lucunya dalam surat itu terdapat ancaman kepada keluarga penerima manfaat itu," tukas Epa yang juga anggota Komisi I.

"Isi ancaman dalam surat perjanjian tersebut berbunyi "Apabila pihak kesatu bilang ke masyarakat pihaknya yang mengambil duit tersebut maka pihak kedua (Kader PSM) berhak menuntut balik pihak kesatu dan perjanjian tersebut dibuat pada 13 Januari 2023 disaksikan olah RT dan RW setempat, kan lucu. Ada kejanggalan. sementara kejadian tersebut sudah bertahun-tahun," bebernya.

Epa menguraikan, bahwa kader PSM tersebut dalam surat perjanjian itu mengakui sesungguhnya telah mengambil sejumlah uang bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat  sebesar Rp 9,7 juta dari tahun 2017 hingga 2022 dengan tanpa di ketahui oleh KPM yang bersangkutan.

Baca Juga: Biadab, Oknum Polisi Tega Bolehkan Istrinya Berhubungan Badan dengan Temannya, Kompolnas Meradang

Setelah diketahui, kader PSM tersebut bersedia mengganti seluruh dana bansos tersebut dengan cara dicicil dalam waktu satu bulan.  Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ditepati dia siap diproses secara hukum.

"Setelah diketahui, dia (Kader kader PSM) akhirnya mau mengganti dengan cara dicicil sebesar Rp 4.340.000 dan sisanya sebesar Rp 5.360.000. Totalnya sekitar Rp 9.700.000," tandasnya.

Dia berharap, pihak kepolisian agar lebih tanggap untuk mengusut dan menindak lanjuti permasalahan ini yang dinilai sudah merugikan warga miskin. ***

Editor: Fajrin Raharjo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resepsi Satu Abad PCNU Kota Tangerang

Sabtu, 4 Februari 2023 | 12:26 WIB

PMI Kota Tangerang Gelar Musyawarah Kerja 2023

Rabu, 1 Februari 2023 | 20:42 WIB
X