• Kamis, 8 Desember 2022

Imigasi Soekarno Hatta Cegah Keberangkatan 1.726 PMI Non Prosedural

- Minggu, 14 Agustus 2022 | 14:54 WIB
 Imigasi Soekarno Hatta Cegah Keberangkatan 1.726 PMI Non Prosedural (Ist)
Imigasi Soekarno Hatta Cegah Keberangkatan 1.726 PMI Non Prosedural (Ist)

 



LENSABANTEN.COM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta berhasil mencegah keberangkatan 1.726 calon penumpang yang diduga sebagai Pekerja Migran Non Prosedural sejak 1 Januari – 13 Agustus 2022.

Penundaan keberangkatan terhadap sejumlah WNI yang diduga PMI Non Prosedural merupakan bentuk pengawasan Keimigrasian sejalan dengan Surat Edaran Nomor IMI.2.GR.01.01-4.5890 Tahun 2021 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia bagi WNI yang Akan Bekerja di Luar Negeri Sesuai Kebijakan Negara Tujuan Penempatan.

Muhammad Tito Andrianto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menjelaskan, modus yang umumnya digunakan oleh para pekerja migran non prosedural diantaranya adalah berpura-pura sebagai peserta magang, ziarah, hingga wisata.

Baca Juga: Seorang Warga Negara Hongaria Diekstradisi Imigrasi Soekarno Hatta

Tito menambahkan bahwa dalam proses penundaan keberangkatan penumpang yang diduga PMI Non Prosedural, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Imigasi Soekarno Hatta Cegah Keberangkatan 1.726 PMI Non Prosedural (Ist)


“Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memiliki wewenang untuk memeriksa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, melakukan wawancara, pemindaian paspor, dan memeriksa apakah penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah”, ungkap Tito.

Ia melanjutkan, jika tidak ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian maka petugas dapat memberikan tanda keluar, hal ini telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Baca Juga: Imigrasi Soekarno Hatta Bekuk WNA dengan Paspor Palsu


"Bahwa saat ini modus pekerja migran non-prosedural semakin rapi dan sulit diidentifikasi sehingga dalam pengawasan dan pencegahan keberangkatan PMI diperlukan sinergi yang intens dan berkelanjutan antara imigrasi dengan BP2MI,"imbuhnya dalam siaran tertulis yang diteria redaksi, Minggu 14 Agustus 2022.

Hal ini menjadi vital mengingat keterbatasan imigrasi dalam mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural, padahal di lain sisi Undang-Undang Keimigrasian telah menjamim hak setiap Warga Negara Indonesia untuk keluar dan masuk wilayah RI apabila seseorang telah memenuhi persyaratan.

Fenomena PMI Non Prosedural merupakan sebuah isu yang memerlukan penanganan lintas sektoral. Diharapkan ke depan Imigrasi Soekarno-Hatta dapat terus meningkatkan koordinasi bersama sektor terkait untuk memperkuat pencegahan keberangkatan calon penumpang yang diduga PMI Non Prosedural. ***

Editor: Fajrin Raharjo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMK Kota Tangerang 2023 Diusulkan naik 7,48 Persen

Kamis, 1 Desember 2022 | 10:00 WIB
X