• Kamis, 8 Desember 2022

Ancaman Polarisasi Politik di 2024 Begini Mitigasi yang Dilakukan KPU dan Bawaslu Kota Tangerang

- Rabu, 22 Juni 2022 | 16:29 WIB
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serentak berlangsung pada Rabu, 14 Februari. (Ist)
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serentak berlangsung pada Rabu, 14 Februari. (Ist)

 


LENSABANTEN.COM - Ancaman polarisasi politik pada pesta demokrasi 2024 mendatang sudah dibaca oleh para penyelenggara. Untuk itu, mitigasi polarisasi amatlah penting dilakukan sehingga tidak memiliki dampak yang jauh di masyarakat termasuk di Kota Tangerang.

Terkait hal itu, Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, aturan untuk Pemilu di 2024 mendatang salah satunya sudah mengatur antisipasi polarisasi politik dimana waktu kampanye dibatasi hanya 75 hari.

"Kalau pada 2019 waktu kampanye cukup panjang, bisa mencapai 200 hari, nah besok hanya 75 hari. Hal itu diatur guna mengantisipasi polarisasi politik,"ungkapnya.

Baca Juga: Kesiapan KPU Kota Tangerang Dalam Menghadapi Pemilu 2024

Ancaman polarisasi yang banyak datang dari dunia maya itu diantisipasi juga dengan meminta akun sosial media para peserta pemilu. Dari situ harapannya nanti ada pengawasan sehingga jika ada narasi yang negatif dalam kampanye bisa dilakukan tindakan oleh Bawaslu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menanggapi ancaman polarisasi politik juga sebagai hal yang nyata, terlebih di era digital saat ini. Dari akun media sosial yang didaftarkan nanti akan dilakukan pengawasan

"Kami Bawaslu melakukan pembentukan tim untuk menyisir akun resmi yg didaftarkan ke KPU, akun-akun resmi itu wajib kita awasi dan amati apakah ada potensi,"tegasnya, Rabu 22 Juni 2022.

Baca Juga: KPU Ajak Masyarakat Aktif di Pemilu 2024

Kendati demikian, ia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan optimal.

"Kita nanti aka melakukan MOU dengan komisi penyiaran informasi daerah kaitan penindakan Potensi yang akan terjadi pemanfaatan media sosial yang tidak seharusnya dan tidak sepatutnya,"imbuhnya.

Editor: Fajrin Raharjo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMK Kota Tangerang 2023 Diusulkan naik 7,48 Persen

Kamis, 1 Desember 2022 | 10:00 WIB
X