BANTEN — Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan tiga surat imbauan kepada instansi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik publik untuk memperkuat keamanan siber. Langkah itu menyusul Security Advisory BSSN yang menyebut potensi serangan terhadap situs pemerintah belum terverifikasi keasliannya. Imbauan mencakup penguatan autentikasi, pemantauan jaringan, hingga kesiapan penanganan insiden.
Surat imbauan itu dikirim ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik. Komdigi meminta pengelola sistem elektronik meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan, dan memastikan kesiapan penanganan insiden demi menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat itu merupakan tindak lanjut Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang keluar 8 November lalu.
Ketiga surat ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik. Isinya mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden.
BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan.
Informasi dugaan ancaman sebelumnya beredar di media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Komdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden dan memperkuat autentikasi akun administrator. Pengelola juga diminta memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan potensi risiko itu tidak boleh diabaikan.
"Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," ujarnya dikutip dari siaran pers, Rabu (11/11/2026).
Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Komdigi mengingatkan agar pengguna berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Pengguna diminta tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Layanan pemerintah sebaiknya diakses hanya melalui alamat situs resmi.
"Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi," tutup Aries.