TANGSEL — Realisasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Tangerang Selatan tahun 2026 mencapai 100 persen. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) mencatat seluruh 329 unit yang menjadi target program bedah rumah telah rampung dikerjakan.
"Target bedah rumah tahun 2026 sebanyak 329 unit dan Alhamdulillah sudah terealisasikan seluruhnya," ujar Kepala Dinas Perkimta Kota Tangerang Selatan, Aries Kurniawan.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), warga miskin, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif, sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan RTLH.
Puluhan hingga ratusan unit rumah tersebar di seluruh kecamatan di Tangsel. Kecamatan Pondok Aren menerima alokasi terbanyak dengan 77 unit, disusul Serpong 56 unit, Ciputat 49 unit, dan Pamulang 40 unit.
Adapun rincian kecamatan lainnya meliputi Ciputat Timur 37 unit, Serpong Utara 38 unit, dan Setu 32 unit. Pemerataan ini diharapkan mampu menekan angka ketidaklayakan hunian di seluruh wilayah kota.
Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp75 juta yang dikonversi menjadi bahan bangunan serta jasa atau tenaga kerja. Skema ini dipilih agar anggaran tepat sasaran dan kualitas perbaikan bisa dikontrol oleh pemerintah daerah.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menegaskan program bedah rumah bukan sekadar proyek fisik semata. Menurutnya, perbaikan hunian merupakan intervensi langsung untuk meningkatkan kualitas hidup warga dari sisi kesehatan dan keamanan.
"Yang kita lakukan bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman. Ke depan tentu kita berharap jumlah penerima manfaat dapat terus meningkat," kata Benyamin, Rabu, 26 Agustus 2026.
Kondisi rumah yang layak dinilai menjadi faktor fundamental dalam menopang aktivitas sehari-hari warga, mulai dari kesehatan keluarga hingga produktivitas ekonomi. Pemkot Tangsel berkomitmen menjadikan program ini berkelanjutan, tidak berhenti pada satu periode anggaran.
Dengan tuntasnya 329 unit tersebut, pemerintah daerah kini berfokus pada pemeliharaan kualitas lingkungan permukiman. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi untuk memperluas jangkauan penerima manfaat pada periode anggaran berikutnya.