BANTEN — Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, membeberkan kompleksitas restrukturisasi BUMN sektor konstruksi yang selama ini berlarut-larut. Ia menyebut setiap holding BUMN Karya rata-rata memiliki hingga 20 entitas anak dan cucu usaha, dan hampir semuanya bermasalah. Proses pembenahan pun tidak bisa dilakukan serentak karena dampaknya sangat luas.
"Persoalannya itu cukup luas. Pertama bahwa liabilitasnya besar-besar, utangnya besar-besar. Yang kedua, masalahnya ini tidak hanya di level holding. Tetapi dia punya anak-anak perusahaan yang juga bermasalah," ujar Dony di Kompleks Parlemen, Rabu (19/8/2026).
Dony mengakui, total utang yang menumpuk di perusahaan-perusahaan karya mencapai ratusan triliun rupiah. Meski langkah instan seperti merger atau pailit tersedia, Danantara memilih pendekatan yang lebih cermat. Alasannya, keputusan tersebut bisa berdampak buruk pada ekosistem industri konstruksi dan keuangan secara keseluruhan.
"Itu kan gampang saja, kita bisa mergerkan, kita pailitkan, dan sebagainya, tapi kan kami memikirkan juga dampaknya. Dampaknya apa untuk ekosistem yang lainnya. Jadi memang hati-hati sekali. Inilah yang memakan waktu," jelasnya.
Setiap entitas yang bermasalah harus diselesaikan satu per satu. Dony menegaskan, pembenahan menyeluruh diperlukan agar persoalan yang sama tidak muncul kembali di kemudian hari. "Di masing-masing karya itu punya anak lagi kan. Ada cucu. Semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu per satu, satu per satu. Inilah yang memakan waktu," tegas dia.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah proyek LRT City yang digarap Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Proyek ini dikabarkan mangkrak dan gagal serah terima unit kepada konsumen. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Maruarar akan memanggil direksi lama dan baru ADCP untuk memaparkan kronologi serta usulan solusi. Ia juga meminta perwakilan konsumen yang terdampak untuk membentuk tim dan menyusun kronologi dari sisi masyarakat. "Tentu kita mau mencari titik temu ya daripada masalah-masalah yang ada. Karena kita tidak bisa membiarkan rakyat sendirian, negara yang harus hadir gitu untuk masalah lama seperti itu," ujarnya.
Dony belum berani memastikan kapan seluruh masalah BUMN Karya akan tuntas. Namun, ia bersama jajaran BP BUMN dan Danantara sepakat mengupayakan penyelesaian pada penghujung tahun 2026. Dinamika di lapangan disebutnya cukup rumit, mengingat banyaknya proyek bermasalah yang harus ditangani secara paralel.
"Ini saya enggak bisa pastikan, karena berproses terus. Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai. Tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini cukup rumit. Teman-teman juga tentu tahu ada yang LRT, nanti ada lagi yang WIKA Realty, ada ini segala macam," tuturnya.
Restrukturisasi BUMN Karya menjadi ujian besar bagi tata kelola BUMN di Indonesia. Dengan utang yang menggunung dan entitas bisnis yang saling terkait, keberhasilan pembenahan ini akan menentukan masa depan sektor konstruksi nasional dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan badan usaha milik negara.